THE BASIC PRINCIPLES OF AGUS JOKO PRAMONO WIKIPEDIA

The Basic Principles Of Agus Joko Pramono Wikipedia

The Basic Principles Of Agus Joko Pramono Wikipedia

Blog Article

IDI generates Worldwide Community Merchandise on several different subject areas applicable for the operate of SAIs. These publications comply with a rigid protocol of top quality assurance and therefore are freely accessible to all.

"Kerja sama ini yang terbaik untuk rakyat," kata Prabowo usai pertemuan itu kepada pers, eleven Oktober lalu.

Keterangan gambar, Megawati dan Prabowo dipotret pada Juli 2009. Keduanya kini akan dipertemukan untuk membahas rencana koalisi pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.

On top of that, he has participated in quite a few international workshops and programs and it has contributed being a speaker in Worldwide forums, including the United Nations conferences on SDGs and at the INTOSAI Congress.

As IDI’s Board prepares for its Assembly on twenty five March 2021, we requested Dr. Pranomo a handful of questions on governance and what it means being a new member on the Board.

Sistem pelayanan pengaduan on the web berbasis Agus Joko Pramono Wikipedia World-wide-web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen

Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.

In relation to your institution, the purpose from the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair in the UN IAAC can reinforce BPK's determination in supporting the optimization of Indonesian international coverage and Increase the picture of your BPK as an institution with competencies identified at the Worldwide stage.

“Kalau berbagai kebijakan nantinya diambil hanya untuk kepentingan rezim dan oligarki, yang terjadi bisa sama persis dengan pemerintahan Jokowi,” kata Herdiansyah.

 Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan ten nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari ten nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Elite klientelisme semacam ini berkaitan erat dengan korupsi besar yang memberi keuntungan di luar gaji resmi kepada pejabat publik.

Report this page